Dukung Program Ketahanan Pangan, PLN Resmikan Pengoperasian Listrik Pompa Sawah Desa Golan

PLN mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah. Kali ini, dukungan tersebut diwujudkan dengan peresmian pengoperasian listrik kolektif pompa sawah Desa Golan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dengan penyambungan baru 50 pelanggan dengan total 175.000 Volt Ampere (VA), Selasa (8/9)

Kepala Desa Golan, Purwito mengakui sebelum adanya aliran listrik, petani mengalami kesulitan mengalirkan air ke sawah. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi dukungan PLN dengan menghadirkan pemasangan listrik kolektif pompa sawah.

Baca juga: PLN Siap Jalankan Keputusan Menteri ESDM Terkait Penurunan Tarif Listrik Golongan Tegangan Rendah

“Alhamdullillah, terima kasih kepada PLN dan semua pihak, harapan semua warga Golan khususnya, umumnya warga yang punya sawah dengan mulai terealisasinya aliran listrik.” katanya.

Dengan adanya listrik pompa sawah, warga desa Golan akan lebih produktif dalam bertani. Tidak hanya itu, Purwito pun optimis program ketahanan pangan desa siap digalakkan.

“Karena sudah teraliri air. Jadi kita tidak susah untuk menyalakan, dan tidak perlu mencari cara yang lain untuk mengalirkan air ke sawah,” tambahnya.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun, Daniel Lestianto menyatakan beroperasinya 50 pelanggan pompa sawah ini merupakan wujud dukungan PLN khususnya kepada petani agar bisa lebih produktif dan sejahtera hidupnya.

“Penggunaan listrik untuk pompa sawah selain lebih efisien biaya bagi petani, juga menciptakan kepastian pengairan sawah yang akhirnya kepastian untkuk petani bisa panen setiap 3 bulan sekali. Dengan kepastian panen ini maka PLN juga ikut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan bagi negeri,” tambah Daniel.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu yang memberikan kinerja positif sebesar 0,29 persen.

Dari sisi struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,46 persen. Peran sektor ini sangat penting untuk dalam struktur PDB nasional.

Fakta ini meningkatkan semangat PLN untuk terus mendukung penggunaan tenaga listrik bagi petani, yang saat ini sudah meluas sebagai tenaga penggerak, pemanas, dan pengolah mesin pertanian melalui layanan Electrifying Agriculture.

 

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025