Dukung Suksesnya Penanganan Covid-19, Optimalkan Literasi Dan Sosialisasi Disiplin Protokol Kesehatan Serta Vaksinasi Nasional

Saat ini banyak sekali berita-berita bohong alias hosks yang tumbuh subur dan terus-menerus menyebar tanpa ada batas. Hebatnya lagi, penyebarannya bahkan sampai masuk ke dalam berbagai segi kehidupan yang dapat memicu gagalnya program dan pelakasanaan kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Untuk itu diperlukan peran dari masyarakat untuk mensosialisasikan dan meliterasi isu-isu positip terkait berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti mensukseskan kebijakan Protokol Kesehatan dan rencana program vaksinasi nasional. Atas latar belakang tersebut, Media Kata Indonesia aksi literasi konten narasi positip didukung demgan acara live podcast pada Senin (7/12) dalam upaya mendukung suksesnya kebijakan protokol kesehatan dan program vaskinasi nasional demi keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

Pemimpin redaksi Kata Indonesia Hafyz Marshal mengatakan bahwa peran masyarakat menjadi sangat penting dalam Suksesnya penanganan pandemi Covid-19.

“Selain disiplin Protokol Kesehatan, Peran masyarakat yang lain saat ini adalah mensukseskan berbagai program dan kebijakan dalam penanganan Covid-19 melalui aksi literasi dan edukasi disiplin protokol kesehatan serta program vaksinasi nasional” kata Hafyz.

Sementara itu, Ketua Bidang OKK HIPMI Jawa Barat M. Abda’u Zaki Priyambodo menyampaikan bahwa perang melawan hoaks seputarbisu penanganan pandemi saat ini sama saja dengan perang melawan penyebaran Covid-19.

“Sama bahayanya (hoaks dan Covid-19), untuk itu ayo lawan hoaks dan konten negatif seputar kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional lewat literasi edukasi konten positif” ujar Zaki.

Lebih lanjut, narasumber live Podcast berikutnya yang juga sekaligus Puteri Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dr. Jeanatasia Kurnia Sari mengimbau agar masyarakat dan generasi muda agar melawan hoaks seputar vaksinasi.

“Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak valid seputar vaksinasi, Vaksinasi aman, karena program Vaksinasi serta melaksanakan Disiplin Protokol Kesehatan merupakan Solusi Suksesnya Pencegahan Penyebaran Covid-19” kata dr Jeanatasia.

Baca juga:

Sebelum pelaksanaan live Podcast, media Kata Indonesia bersama elemen masyarakat dengan warganet dan kslangan milenial juga melskukan gerakan aksi literasi melalui penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional dalam rangka suksesnya Penanganan Covid-19.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi gerakan warganet dan kslangan milenial Kota Bandung bersama elemen masyarskat lainnya sebagai komitmen mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dan suksesnya program Vaksinasi nasional. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap meningkatkan kolaborasi berbagai kalangan melalui aksi literasi narasi positip mendukung kebijakan pemerintah demi suksesnya disiplin protokol kesehatan dan program vaksinasi nasional menuju Indonesia yang sehat dan tangguh.

Ketiga , Siap bergotong royong melawan hoaks dan konten provokatif demi menciptakan kondusifitas di lini media publik demi suksesnya kebijakan Pemerintah membangun ketahanan dan kesehatan Masyarkat menuju Indonesia yang sehat dan tangguh.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025