• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»KAMI Tidak Mendapat Kepercayaan Masyarakat

KAMI Tidak Mendapat Kepercayaan Masyarakat

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 8 September 2020

Oleh : Made Raditya

Keberadaan KAMI membuat masyarakat kaget karena mereka berisi tokoh senior dan terkenal. Sayang kepopuleran mereka tidak digunakan untuk hal yang baik, namun bersatu untuk menuntut dan menghujat pemerintah. Masyarakat jadi kehilangan kepercayaan, karena di 8 tuntutan KAMI tidak berdasarkan fakta.

Pernahkah Anda mendengar tentang KAMI (koalisi aksi menyelamatkan Indonesia)? Kelompok yang diprakarsai oleh Din Syamsudin ini mengaku ingin menyelamatkan negri ini karena dianggap sedang dalam keadaan babak belur. Mereka mengadakan deklarasi tanggal 18 agustus di Tugu Pancasila dan mengaku akan membuat acara serupa di seluruh kota di Indonesia.

Baca juga: Ada Cerita Dibalik Legenda Ikan Mas Danau Toba dan Kecelakaan KM Sinar Bangun

Sayangnya langkah KAMI dalam mempopulerkan kelompoknya bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Mereka ingin mendapat tempat di hati masyarakat, tapi malah dihujat. Karena mengadakan acara deklarasi di tengah pandemi covid-19 dan tidak etis karena kita sedang masa prihatin. Terlebih dalam acara itu banyak pelanggaran protokol kesehatan.

Masyarakat juga tidak bersimpati pada KAMI karena mereka hanya bisa menjelekkan pemerintah dan meminta 8 tuntutan agar segera dikabulkan. Bahkan tuntutan itu sampai dibacakan 2 kali saat deklarasi. Hal itu menunjukkan tingkah mereka yang cari perhatian semata. Jika ingin selamatkan Indonesia, jangan malah saling menyalahkan dan memecah belah rakyat.

Kepercayaan masyarakat pada KAMI nihil karena mereka menjelaskan tentang kejelekan pemerintah tapi tidak berdasarkan realita. Misalnya tuduhan bahwa pemerintah tidak mengurus rakyat yang terkena dampak corona. Kenyatannya, semua pihak mulai dari orang miskin, pegawai swasta, sampai pengangguran, mendapat bantuan berupa sembako atau uang tunai.

Selain itu, KAMI terus menghasut rakyat agar ikut membenci pemerintah yang dibilang tidak adil. Padahal presiden sudah berusaha mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya dengan mengadakan program pemulihan ekonomi nasional, sokongan terhadap penelitian kombinasi obat corona dan juga vaksinnya, dan membuat RUU yang pro rakyat.

Ketika KAMI mulai berekspansi ke luar Jakarta, banyak pihak yang menolaknya. Seperti yang terjadi di Kota Madiun. Ada aksi damai dari gabungan LSM di kota brem yang menentang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Mereka bersatu di Monumen Gembok Kejujuran dan menolak masuknya KAMI ke Jawa Timur, khususnya ke wilayah Madiun dan sekitarnya.

Budi Santoso, koordinator aksi damai menyatakan bahwa mereka tidak bersimpati dan menolak KAMI karena ingin memoertahankan kesatuan dan pesatuan bangsa Indonesia. Jika KAMI terus menggurita, maka dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan di negeri ini. terlebih, 8 tuntutan KAMI sangat tidak realistis dan mereka memaksa presiden mengundurkan diri.

Selain di Madiun, terjadi juga aksi penolakan terhadap KAMI di Bandung. Sejumlah orang mengadakan demo di depan Gedung Sate untuk menyatakan pendapat mereka tentang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Intinya, KAMI dilarang masuk ke wilayah parahyangan. Karena sudah tercium aroma politis dari kelompok ini.

Banyaknya penolakan KAMI menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap KAMI. Para tokoh KAMI lupa bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas dan melek politik. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang hoax dan tidak mudah dibohongi serta diprovokasi.

Rakyat juga paham mengapa KAMI begitu berapi-api menyerang pemerintah. Karena merasa presiden Joko Widodo tidak sesuai dengan kemauan mereka. Ketika para tokoh KAMI tidak bertaji karena tak lagi punya jabatan di pemerintahan, maka yang bisa dilakukan hanya menghujat dan memecah persatuan rakyat.

Ketika kepercayaan masyarakat pada KAMI sangat rendah, maka hentikan saja. Tak usah ada deklarasi jilid 2 atau hujatan yang beterbangan dari mulut para anggotanya. Daripada sibuk menuntut pemerintah, lebih baik ikut serta untuk mengatasi efek pandemi covid-19. Misalnya jadi relawan untuk melakukan tracing pasien corona atau melakukan donasi masker.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Negara Terus Menjaga Warga, Satwa, dan Lingkungan dari Dampak Karhutla

September 15, 2026

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

September 15, 2026

Negara Terus Menjaga Warga, Satwa, dan Lingkungan dari Dampak Karhutla

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Negara Terus Menjaga Warga, Satwa, dan Lingkungan dari Dampak Karhutla Oleh: Samuel Yohanes Kebakaran hutan…

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak Oleh: Yandi Arya Adinegara Kebakaran hutan dan…

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan  Oleh : Catur Ronggo  Persoalan agraria di Indonesia tidak sekadar menyangkut siapa yang menguasai sebidang tanah. Di balik konflik lahan terdapat persoalan kepastian hukum, tumpang tindih regulasi, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, hingga ketimpangan pemanfaatan ruang. Karena itu, langkah pemerintah bersama DPR untuk menghadirkan kerangka hukum reforma agraria yang lebih komprehensif menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan yang selama ini berlarut-larut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai kompleksitas konflik agraria menunjukkan kebutuhan terhadap aturan khusus yang mampu menjadi mekanisme penyelesaian secara lebih jelas. Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan regulasi dan kepentingan antarsektor. Ia mencontohkan adanya desa yang berada dalam kawasan hutan serta persoalan masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, RUU Reforma Agraria diharapkan tidak berhenti pada norma, tetapi memiliki kekuatan untuk mengeksekusi keputusan penyelesaian konflik. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah RUU Reforma Agraria disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026. Rancangan tersebut memuat 70 pasal dalam 16 bab, antara lain mengatur restitusi, redistribusi tanah, pemberdayaan penerima reforma agraria, serta gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Lembaga tersebut dirancang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi reforma agraria. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun penyelesaian konflik yang tidak parsial. Kepastian mengenai siapa yang berwenang menangani persoalan, bagaimana keputusan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat memperoleh manfaat setelah mendapatkan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Tanpa mekanisme yang kuat, redistribusi tanah berisiko hanya menjadi proses administratif tanpa dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menawarkan pendekatan yang berangkat dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah desa diberikan fungsi yang tegas dalam menerima pengaduan, mengidentifikasi fakta, memfasilitasi pemetaan, dan memediasi konflik lokal. Menurut Yandri, pelibatan desa penting karena konflik agraria kerap bersinggungan langsung dengan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. …

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani Oleh : Radjiman Arif Ketimpangan penguasaan lahan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.