• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Adat Papua Menolak Separatisme

Masyarakat Adat Papua Menolak Separatisme

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 2 December 2020

Oleh : Agustinus Mareo

1 Desember sering diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok separatis itu selalu merayu warga asli Papua untuk ikut merayakannya dan mendirikan negara sendiri. Masyarakat adat menolak untuk bergabung dengan OPM, karena mereka lebih cinta NKRI.

Permasalahan separatisme di Papua sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Penyebabnya mereka tak mau mengakui hasil pepera (penentuan pendapat rakyat) dan menolak bergabung dengan Indonesia. Sehingga mendirikan organisasi Papua merdeka (OPM). Kaum separatis ini ingin berdikari dan membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap Indonesia adalah penjajah.

Padahal warga asli di Bumi Cendrawasih menolak OPM mentah-mentah karena mereka punya rasa nasionalisme yang tinggi. Kepala Suku Dani, Jembatan Murid, menyatakan bahwa ia dan masyarakatnya tetap memegang teguh kepada kedaulatan NKRI. Bahkan Murid menganggap pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi, sehingga wajib dipatuhi.

Baca juga: Masyarakat Mengecam Demo Rusuh Papua Merdeka

Muid menambahkan, selama ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua. Bentuknya berupa pembangunan fisik hingga atensi kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih. Saat ini banyak anak-anak Papua yang jadi pejabat pemerintah, baik di wilayahnya sendiri maupun di luar Papua (dalam artian di pemerintahan pusat).

Selain itu, Murid juga berterima kasih kepada anggota TNI yang telah menjaga wilayah Papua dengan baik dari serangan KKB dan OPM. mereka rela mengorbankan fisik dan pikiran, agar ada perdamaian di Bumi Cendrawasih. Murid juga menyeru kepada warga Papua lain agar jangan mau bergabung dengan OPM, karena sama saja menghianati kesetiaan pada NKRI.

Pernyataan Kepala Suku Dani ini memukul telak OPM. Karena di saat mereka makin gencar untuk merayu masyarakat Papua agar mau membelot, namun sang kepala suku malah terang-terangan memihak Indonesia. Hal ini membuktikan masyarakat adat di Bumi Cendrawasih tidak mau ikut OPM, karena mereka punya rasa cinta tanah air yang tinggi.

Selama ini OPM memang gencar melakukan berbagai cara agar warga asli Papua mendukung mereka. Mulai dari menakut-nakuti masyarakat dengan senjata api, membagikan bendera bintang kejora, sampai tega melakukan kekerasan di lapangan. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Semua dijalankan agar mereka punya kader dan simpatisan baru.

OPM juga melakukan provokasi di dunia maya agar masyarakat Papua percaya akan hasutan mereka. Nantinya jika banyak yang terpengaruh, maka akan beralih jadi pro OPM dan mendukung segala aktivitas mereka. Namun sayang usaha ini gagal karena sudah banyak warga sipil yang cerdas dan bisa membedakan, mana yang hoax dan mana yang berita aslinya.

Rupanya OPM lupa ketika masyarakat di Papua dengan mudah mengakses internet, akan muncul banyak berita mengenai kekejaman KKB. Kelompok separatis bersenjata yang berafiliasi dengan OPM telah membunuh banyak warga sipil Papua. Sehingga mereka tak mau jika diajak memberontak, karena kelompok ini terbukti melakukan kekejian kepada saudara sesuku.

Masyarakat di Papua juga bangga jadi bagian dari Indonesia, karena selama ini sudah banyak perhatian dari pemerintah pusat, terlebih di era Presiden Jokowi. Papua berubah dari wilayah terpencil menjadi sangat modern, dengan adanya Jalan Trans Papua, Jembatan Hamadi-Holtekam, dan Bandara Internasional Sentani. Anak-anak juga mendapat beasiswa agar bisa belajar sampai perguruan tinggi.

Provokasi OPM untuk memisahkan Papua dari Indonesia sudah gagal total. Karena warga asli di Bumi Cendrawasih mencintai NKRI dan menolak bergabung dengan mereka.

Masyarakat adat juga lebih memilih bergabung dengan Indonesia, karena pemerintah sudah memberi banyak perhatian khusus kepada Papua. Sehingga kehidupan mereka makin maju dan sejahtera.

Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

November 7, 2026

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

November 7, 2026

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga Oleh Hanum Sekarningrum Ketahanan ekonomi Indonesia terus…

Cadangan Devisa yang Memadai Menjadi Penyangga Ketahanan Ekonomi RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Cadangan Devisa yang Memadai Menjadi Penyangga Ketahanan Ekonomi RI Oleh Yurisman Posisi cadangan devisa Indonesia…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.